wakil ketua komisi ii dpr a hakam naja menyatakan, pasca-reformasi tahun 1998 yang dituntut proses pembentukan perundang-undangan, terutama undang-undang pemilu, yang partisipatif terus meningkat dengan terjadinya dinamika proses politik dan kian demokratis.
proses pembentukan perundang-undangan pada waktu ingin datang mau terus meningkat sejalan dengan tingkat kesadaran berdemokrasi dan komplesitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, juga bernegara selama indonesia, tutur hakam naja di makalahnya dan disampaikan pada dialog serta launching buku politik hukum sistem pemilu potret keterbukaan juga partisipasi publik selama penyusunan uu no 8 tahun 2012 selama jakarta, kamis.
dia mengajarkan, proses pembentukan uu pemilu nomor 8 tahun lalu mampu dilihat pada empat aspek yakni kelembagaan, masyarakat, pengaturan, juga pembahasan rancangan undang-undang (ruu).
menurut dia pembahasan ruu tersebut secara keseluruhan telah menyebabkan kehadiran transparansi, partisipasi juga akuntabilitas dan bermuara pada demokratisasi selama proses pembentukan uu.
Informasi Lainnya:
sehingga menghasilkan koleksi undang-undang yang telah mendekati rasa keadilan di penduduk, katanya.
hakam mengatakan, partisipasi penduduk dalam pembuatan uu itu dapat dilihat dari pembicaraan dalam tingkat rapat panitia kerja dan berjalan alot bahkan dibawa ke rapat paripurna dengan pemungutan suara untuk menyelesaikannya.
dia menilai, proses pembentukan uu nomor 8 tahun lalu dan diletakkan di konteks sosial penduduk sudah mampu menyebabkan terwujudnya uu pemilu yang lebih responsif.
dpr sudah berusaha semaksimal bisa saja mengutamakan kepentingan bangsa juga negara secara luas bukan untuk kepentingan individum kelompok, golongan maupun partai politik tertentu, katanya.
menurut dia, dengan proses partisipasi masyarakat itu dalam melahirkan uu pemilu, dengan demikian konstitusi tersebut bisa diterima seluruh bagian. keuntungan tersebut menurut hakam, lahirnya sebuah uu pemilu yang tidak menimbulkan masalah baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.