kepala kepolisian ri jenderal (pol) timur pradopo menyatakan kondisi kota palopo ketika ini sudah berangsur pulih.
kapolri pun menyewa seluruh komponen masyarakat untuk memenuhi proses demokrasi pada pemilihan wali kota palopo dengan bagus juga membeli jalur hukum bila banyak ketidaksepakatan atas hasil pilkada.
kejadian dalam palopo, sudah pasti dari proses demokrasi, masyarakat menghormati keputusan kpu, proses berlangsung demokratis hingga tahapan kedua pilkada wali kota dimana terjadi pembakaran juga perusakan, tutur kapolri ketika memberikan keterangan di kantor presiden, senin.
kapolri mengatakan saat ini bagian kepolisian baru mengerjakan penyelidikan, tetapi Salah satu pihak masih menjalani pemeriksaan intensif.
masyarakat kami minta supaya menghormati proses yang diselenggarakan kpu, kalau memang dianggap banyak yang melanggar bisa diproses di mahkamah konstitusi, katanya.
Baca Juga: Pulau Tidung - Peluang Usaha Online - Jual Cream Adha
sementara itu menteri di negeri gamawan fauzi mengatakan sudah berkomunikasi melalui gubernur sulawesi selatan syahrul yasin limpo agar mengikuti pengamanan untuk situasi kembali normal.
saya dari kemarin telah berkomunikasi dengan gubernur sulawesi selatan supaya mengikuti langkah-langkah pengamanan segera dari kerusuhan tersebut. hingga siang ini kita baru memonitor selalu. saya sudah kirim dirjen kesbangpol agar membicarakan langkah lanjutan melalui pemerintah daerah, katanya sebelum memenuhi rapat terbatas melalui presiden di kantor presiden, senin.
ia menyampaikan dari sisi studi politik seharusnya ada tanggung jawab daripada partai politik atas kader-kadernya, demikian dan tim suksesnya.
supaya demokrasi mekar juga tak meninggalkan masalah seperti ini. apabila seluruh daerah ingin terjadi konflik dengan pemilihan segera dengan demikian nanti pilihan kita manakala tak dewasa-dewasa dan selama berdemokrasi bisa kembali ke perwakilan nah tanpa diketahui undang-undangnya tengah kita bahas melalui dpr, paparnya.
ia pun menambahkan,banyak pemikiran untuk pelayanan penduduk banyak dalam kabupaten, perizinan ada dalam provinsi, lalu pemilihan langsung selama provinsi, ternyata pada perwakilan kota/kabupaten melalui perwakilan di dprd, ini konsep masih tengah dibahas.