gubernur dki jakarta joko widodo menyatakan enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) untuk pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria dan akrab disapa jokowi tersebut kiranya, penandatanganan surat tersebut tidak masuk akal.
ia bahkan memberi contoh perbandingan rencana proyek dan dilaksanakan badan usaha milik negara (bumn) yang tak memerlukan tanda tangan presiden ri supaya bisa mencari anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. jika gitu maka dirut bumd saja, papar jokowi selama balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
- Belanja Online yuk, di sini tempatnya
- Promosi di Media Online
- Belanja Online ke sini saja
- Belanja Online ke sini saja
jokowi menungkapkan kiranya dan seharusnya menandatangani surat tersebut adalah pihak yang menggunakan dana anggaran segera yakni, direktur utama pt. mrt jakarta dijadikan konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau aku yang tanda tangan, berarti aku harus ngawasi seluruh tiap detik, menit, produk. kayak enggak banyak kerjaan saja aku, katanya.
penolakannya untuk menandatangani surat tersebut, lanjutnya, dan sebagai bentuk preventif bila pembangun mrt mengerjakan penyelewengan pada penggunaan dana.
kalau diselewengkan, aku serta yang mesti tanggungjawab, katanya.
sptjm adalah salah Salah satu persyaratan yang diminta oleh menteri keuangan untuk bagian pemprov dki bisa mencairkan hibah dana 49 persen daripada total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.