anggota komisi vii dpr ri irfan membayar terhadap perusahaan tambang pt vale indonesia agar melepas tanah dan belum dimanfaatkan juga menyerahkan lahan itu kepada pemerintah.
jangan tunggu sampai 2025 baru diberikan. nanti pemerintah ingin panggil investor agar memanfaatkan lahan tersebut, papar irfan saat pertemuan antara pt vale indonesia, pemkab morowali juga pemprov sulawesi sedang yang dimediasi oleh komisi vii dpr ri di kota palu, rabu.
tahun 2025 merupakan berakhirnya masa kontrak karya pt vale indonesia pada tanah air. kontrak perusahaan tambang tersebut sudah berlangsung dari tahun 1968.
saat ini angka lahan menganggur juga baru dimengerti oleh pt vale indonesia luasnya mencapai 36 ribu hektare tersebar pada sejumlah blok selama kabupaten morowali, sulawesi sedang.
Informasi Lainnya:
secara keseluruhan pt vale indonesia beroperasi dalam lahan seluas 190 ribu hektare tersebar dalam sulawesi selatan, sulawesi tengah serta sulawesi tenggara.
presiden direktur pt vale indonesia nico kanter menyatakan pihaknya siap melepas lahan yang belum dijalani.
dia malahan mendesak pemkab morowali untuk cepat menunjuk calon investor supaya mengolah lahan menganggur itu. tentu saja melalui ketentuan berlaku, tutur nico.
sementara itu, anggota komisi vii lainnya, mulyadi, mengatakan pt vale indonesia supaya memegang teguh komitmennya agar turut mengembangkan daerah dalam kurang lebih operasi pertambangan.
jangan hanya berdalih telah menyalurkan csr (dana tanggung jawab sosial perusahaan). csr hanya merupakan pembius serta modus investasi, tutur politisi partai gerindra ini.