badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer yang memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan itu dilontarkan kepala bkd karimun kamarullazi selama hadapan 103 honorer di pertemuan dalam ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan dan juga dihadiri kepala inspektorat dan pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi menyampaikan, terhitung hari ini, bkd dengan tim verifikasi hendak memeriksa kembali berkas dan diserahkan 103 pewagai honorer.
tim hendak memverifikasi ulang berkas yang benar. jadi, manakala seandainya banyak yang merasa memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri karena aksi itu memiliki konsekuensi hukum. jangan hingga muncul sanggahan sesudah diumumkan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil, ujarnya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tak dulu menjadi tanggung jawab bkd, sementara adalah kewenangan aparat penegak hukum sebab telah tergolong tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, tersebut bukan urusan kami, katanya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data harus diselesaikan sebab mampu meninggalkan preseden buruk dalam perekrutan honorer pada lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, dengan demikian dapat diproses dengan hukum biarpun sudah diangkat merupakan cpns, katanya.
sementara tersebut, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menungkapkan unsur pidana tidak hilang biarpun honorer dan diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses dengan hukum karena perbuatan itu sudah termasuk tindak pidana. bukan cuma honorer yang bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan dijadikan honorer juga harus diproses secara hukum, katanya.
tindakan tegas kepada oknum honorer yang diduga memanipulasi data bukan hanya untuk menegakkan hukum, ternyata agar mewujudkan keadilan makanya tidak ada pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan melalui pihak dan berhak tapi tak sediakan kedekatan dengan kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan yang tak terpuji itu. efek jera harus diberikan makanya tak ada lagi oknum dan berbuat itulah, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole mengatakan di peraturan pemerintah no43/2007 serta keputusan menteri pendayagunaan serta aparatur negara no5/2010 perihal pengangkatan honorer kategori ii mengungkapkan kiranya tak banyak klausul serta Salah satu pasal pun dan menunjukan kiranya honor daerah mampu diangkat untuk cpns.
peraturan tersebut menyebutkan kiranya honorer dibiayai tak dengan apbd atau apbn. tidak juga ada pasal yang menyebutkan bahwa mereka mampu bekerja di instansi pemerintah dengan terus-menerus. kenyataannya, 103 honorer itu merupakan honor daerah tapi honornya berasal dari apbd ataupun apbn. ujarnya.
ketua komisi a jamaluddin menyampaikan, pihaknya sudah mendapatkan dugaan manipulasi data sederat honorer yang memenuhi kriteria adalah cpns 2013 dalam normatif honorer kategori ii dari dinas pendidikan.
dalam sk kepala dinas studi no 137/kpts/2008 tentang penetapan tenaga pendidik dan kependidikan penerima tunjangan perbaikan pendapatan sekolah negeri serta swasta di 31 desember 2008, jelas memaparkan 12 orang tercatat selama mendaftar normatif honorer kategori ii, bukan honorer yang murni direkrut di 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, di tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat dan ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas pendidikan karimun tersebut bisa dibuat bukti bahan sanggahan ke kelompok kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, dan dapat dijadikan bukti terhadap aparat penegak hukum untuk mengungkap manipulasi data honorer.
terkait keuntungan itu, secara dan merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd serta ad, gagal merupakan tenaga honorer kategori ii yang memenuhi kriteria menjadi cpns 2013. rata-rata mereka tercatat untuk tenaga honorer pada tahun 2006 serta 2007, cuma Satu orang dan tercatat sebagai honorer direkrut di 1 desember 2005, katanya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, adalah kehadiran sejumlah honorer dan tercatat pada daftar normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 melalui sumber pembiayaan dari dana bantuan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan aku, dana bos untuk sd serta smp awalnya dimulai oleh pemerintah pusat pada juli 2005, tujuannya untuk percepatan pencapaian web wajib mempelajari sembilan tahun. sebab itu telah selayaknya data honorer dan dibiayai melalui dana bos diteliti ulang, karena otomatis masa kerja honorer dan dibiayai dana bos, terhitung belum Satu tahun direkrut sebagai honorer di 31 desember 2005, ujarnya.
