ketua dpp pks indra menyampaikan politik kekerabatan selama proses rekrutmen kader dalam partai politik merupakan masalah fundamental selama demokrasi.
ketika itu (politik kekerabatan) diselenggarakan berarti menunjukkan proses kaderisasi partai tidak jalan serta demokrasi tidak hidup dengan utuh, papar indra dalam jakarta, jumat.
indra menyatakan saat di pemilu legislatif serta pemilu presiden 2014 praktek itu masih berjalan maka partai bukan sebagai sarana publik akan tetapi sarana terhadap grup serta keluarga tertentu.
menurut dia, praktek politik kekerabatan seharusnya telah ditinggalkan sejak 1999 lalu. karena berdasarkan indra masa depan partai dipertaruhkan apakah tetap bertahan atau tidak.
Informasi Lainnya:
karena partai dan bertahan kedepannya merupakan partai dan gamblang, kaderisasinya
kuat serta ideologinya terukur juga jelas, ujarnya.
dia menjelaskan pks telah menegaskan agar tak mengerjakan politik kekerabatan sejak awal selama mengembangkan sistem demokrasi. keuntungan tersebut berdasarkan dia diselenggarakan melalui tidak diperbolehkannya istri menjadi caleg ketika suaminya telah menjadi caleg.
bagi kami telah final melalui putusan majelis syuro bahwa kalau suami menjadi wali kota dengan demikian istri serta anaknya tak boleh menjadi pejabat negara, katanya.
indra menungkapkan partainya tak ingin memfasilitasi benar pada jabatan umum sementara mau mengembangkan indonesia lebih menarik melalui tak membuka politik kekerabatan itu.